TUPOKSI DISHUBKOMINFO
Tanggal :   2014-04-02

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor   4   Tahun   2008 Tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto pada Bab III bagian ke empat pasal 6 maka Tupoksi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto adalah :

 

(1)     Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi yang meliputi perencanaan, dan pengawasan dalam perhubungan darat, komunikasi dan informasi sesuai dengan kebijakan Walikota ;

(2)    Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada  ayat (1),  Dinas  Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi  :

a.             Perumusan kebijakan teknis lingkup Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;

b.            Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;

c.             Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas Perhubungan Darat, Komunikasi dan Informatika ;

d.            Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ;

e.             Pembinaan terhadap UPTD ;

f.              Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi  Dan Informatika Kota Mojokerto dapat diuraikan sebagai berikut :

Pasal 3

(1)   Sekretariat mempnyai tugas  menyelenggarakan pengelolaan penyusunan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian dan umu serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2)   Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

a.       Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

b.      Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan;

c.       Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;

d.      Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

e.       Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;

f.       Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan invetarisasi;

g.      Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan dinas.

 

Pasal 4

(1)   Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

a.       Sub Bagian Penyusunan Program

b.      Sub Bagian Keuangan

c.       Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

(2)   Sub Bagian-Sub Bagian dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

Pasal 5

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

a.     Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja;

b.     Menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

c.     Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;

d.    Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan dinas;

e.     Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program kerja dan rencana kerja bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

f.      Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja;

g.     Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 6

Sub Bagian Keuangan memmpunyai tugas :

a.     Menghimpun dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

b.     Melakukan pengelolaan keuangan anggaran dinas;

c.     Mengurus pembayaran gaji, keuangan, perjalanan dinas dan keuangan lainnya;

d.    Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan;

e.     Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 7

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas :

a.     Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian;

b.   Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian;

c.     Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipn, kegiatan

 

Pasal 8

(1)  Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan pembinaan dan rekayasa lalu lintas di jalan kota di jalan Propinsi dan Nasional yang berada di dalam wilayah kota serta bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan penyusunan program penanggulanan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2)   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) , Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan , pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan kota, Propinsi dan Nasional di wilayah kota;

b. Penyusunan perencanaan kebutuhan , pengadaan penempatan dan pemeliharaan rambu – rambu lalu lintas  marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan kota,  jalan Propinsi dan Nasional di wilayah kota;

c. Persiapan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

 

Pasal 9

(1)   Bidang Lalu Lintas terdiri atas 3 ( tiga) Seksi yaitu :

a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;

b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;

c. Seksi Bimbingan Keselamatan dan ketertiban.

(2)   Seksi - seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing - masing dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada di bawah dan

 

Pasal 10

Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas :

a.       Melaksanakan kegiatan perencanaan lalu lintas yang meliputi : inventarisasi tingkat pelayanan, evaluasi tingkat pelayanan, penetapan tingkat pelayanan, penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas dan penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya;

b.       Melaksanakan pengaturan lalu lintas yang meliputi kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas jalan dan / atau persimpangan ;

c.       Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas meliputi pemantauan penilaian, pemberian serta tindakan korektif terhadap terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas;

d.      Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan kinerja lalu lintas pada jaringan atau ruas jalan dan / atau persimpangan;

e.       Melaksanakan penilaian terhadap penetapan kelas jalan dan permohonan dispensasi kelas jalan;

f.       Melaksanakan penilaian analisis dampak lalu lintas terhadap pengembangan / pembangunan pusat kegiatan dan / atau permukiman yang berpotensi mempengaruhi tingkat pelayanan pada jaringan atau ruas jalan dan / atau persimpangan;

g.       Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu lintas sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 11

Seksi Rekayasa lalu Lintas mempunyai tugas :

a.       Melaksanakan inventarisasi keadaaan jaringan jalan dan perlengkapan jalan yang ada di kota;

b.       Melaksanakan inventarisasi kebutuhan rambu-rambu lalu lintas , marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;

c.       Menyusun program kebutuhan rambu – rambu lalu lintas , marka jalan dan alat pemberi isyarat;

d.      Melaksanakan dan atau mengawasi pengadaan , penempatan dan pemeliharaan dan penghapusan rambu - rambu lalu lintas marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas , alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota.

 

Pasal 12

Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban mempunyai tugas :

a.       Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas perilaku dan latar belakang ssail masyarakat dalam berlalu lintas;

b.       Melaksanakan analisis terhadap pelanggaran lalu lintas;

c.       Menyiapkan program dan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.

d.      Melaksanakan penilaian dan pertimbangan dalam pemberian Surat izin Mengemudi (SIM) kendaraan tidak bermotor;

e.       Menyiapkan bahan dan memproses pemberian izin operasional kursus mengemudi ;

f.       Melaksanakan pengaturan , pengawasan dan pengendalian lalu lintas;

g.       Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai denganbidang tugasnya.

Pasal 13

(1) Bidang Angkutan, sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan manajemen angkutan yang berada di wilayah kota, pembinaan inventarisasi, perbengkelan umum, pengelolaan pengujian kendaraan bermotor, penataan izin pendirian bengkel umum, penunjukan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan terminal, halte, tempat parkir dan jembatan penyeberangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(2)   Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat  (1) Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

a.         Penyusunan bahan pemberian bimbingan, izin angkutan orang, barang dan barang yang bersifat khusus dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutannya;

b.         Penyusunan bahan bimbingan, perizinan bengkel umum serta peraturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum;

c.          Penyusunan perencanaan penunjukan lokasi, pembentukan dan pengembangan, pengawasan, serta pengendaliam terminal, halte, dan jembatan penyeberangan;

d.        Penyusunan perencanaan, penunjukan lokasi, pembentukan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan pengendalian ketertiban tempat pengujian kendaraan bermotor dan tempat parkir.

 

Pasal 14

(1)   Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:

a.          Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan;

b.          Seksi Terminal dan Perparkiran;

c.           Seksi Angkutan.

(2)   Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana.

Pasal 15

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan mempunyai tugas:

a.   Melaksanakan inventarisasi bengkel umum dan pemantauan penyelenggaraan bengkel umum di wilayah kota;

b.   Menyusun laporan kegiatan perbengkelan kendaraan dan toko-toko suku cadang kendaraan;

c.   Menyiapkan bahan pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor;

d.     Melaksanakan penilaian atas izin pendirian bengkel umum untuk kendaraan bermotor dan menyiapkan bahan pemberian izin;

e.   Menyiapkan bahan pertimbangan tentang ketentuan persyaratan teknis dan kelengkapan kendaraan tidak bermotor;

f.    Melaksanakan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor;

g.   Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Seksi Terminal dan Perparkiran  mempunyai tugas :

a.    Melaksanakan penunjukan lokasi dan pembentukan terminal angkutan penumpang dan barang kecuali penunjukan lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan antar kota dan antar propinsi;

b.    Menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan terminal dan halte;

c.    Menyiapkan  bahan penunjukan lokasi tempat pemberhentian (halte) untuk kendaraan umum di wilayah kota;

d.    Menyiapkan bahan untuk menunjukkan lokasi fasilitas parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor serta tempat-tempat penyeberangan orang;

e.    Melaksanakan penilaian dan pembinaan untuk pemberian izin lokasi fasilitas parkir;

f.     Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan tempat-tempat penyeberangan orang dan retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku;

g.    Menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan perparkiran dan tempat penyeberangan orang;

h.    Menyusun laporan kegiatan terminal dan perparkiran;

i.          Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Seksi Angkutan mempunyai tugas:

a.        Menyusun prakiraan kebutuhan/permintaan angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum di kota;

b.    Menyusun rencana jaringan trayek angkutan orang di dalam daerah dan memberikan rekomendasi atas permohonan izin dalam trayek;

c.    Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum;

d.    Melaksanakan penilaian atas permohonan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tidak bermotor;

e.    Melaksanakan penilaian pelaksanaan izin operasional dan analisa penyelenggaraan angkutan orang dan barang;

f.     Menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan orang dan barang;

g.    Melaksanakan analisis perkembangan biaya pengangkutan orang dengan kendaraan umum;

h.        Menyiapkan bahan penetapan tarif pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan usulan perubahan tarif bila diperlukan;

i.         Melaksanakan penilaian permohonan surat izin pengusahaan angkutan orang dan barang;

j.           Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 22

 

(1)  Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Informasi dan Komunikasi di bidang pelayanan informasi dan mengupayakan pemberdayaan partisipasi masyarakat, kelompok komunikasi sosial dan menyelenggarakan informasi langsung melalui informasi mobile, ceramah dan dialog serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

 

(2)  Untuk menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan, penghimpunan dan pengelolaan informasi yang ada di masyarakat;

b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial;

c. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

d. Pelaksanaan upaya-upaya peningkatan interaksi positif antara pemerintah dengan masyarakat;

e. Penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan informasi tatap muka;

f.  Penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan informasi mobile.

 

Pasal 23

 

(1)  Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu:

a. Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial

b. Seksi Informasi Mobile, Ceramah dan Dialog

(2)  Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi.


 

Pasal 24

 

Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial mempunyai tugas:

a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dan kelompok komunikasi;

b. Menyusun kegiatan-kegiatan program pemberdayaan partisipasi masyarakat;

c. Menyusun kegiatan-kegiatan program pelatihan dan ketrampilan bagi kelompok komunikasi;

d. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan partisipasi masyarakat dan kelompok komunikasi;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pelayanan Informasi dan Komunikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 25

 

Seksi Informasi Mobile, Ceramah dan Dialog mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan dan sarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan informasi mobile, ceramah dan dialog;

b. Menyusun program-program rencana dan pelaksanaan penyampaian informasi mobile, ceramah dan dialog;

c. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan informasi mobile, ceramah dan dialog;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pelayanan Informasi dan Komunikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

 

(1) Bidang Media Cetak dan Modern mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan komunikasi dan kegiatan penyebaran informasi melalui media penerbitan, interaksi, tradisional, radio, televisi, film, pers dan media bantu lainnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.


(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  Bidang Media cetak dan Modern mempunyai fungsi ;

a. Penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan informasi melalui media penerbitan;

b. Penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan informasi melalui media tradisional, promosi dan pameran;

c. Penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan informasi melalui media film, radio, televisi, media baru dan teknologi informasi dan komunikasi;

d. Penyusunan program penyelenggaraan komunikasi yang berkaitan dengan pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit (orsat).

 

Pasal 19

 

(1)  Bidang Media cetak dan Modern terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu;

a.  Seksi Media Tradisional, Promosi dan Pameran;

b.  Seksi Perfilman, Radio, Televisi, Media Baru, Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(2)  Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Media cetak dan Modern

 

Pasal 20

 

Seksi Media Tradisional, Promosi dan Pameran mempunyai tugas :

a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyampaian informasi melalui media penerbitan, tradisional, promosi dan pameran;

b. Menyusun program-program rencana kegiatan dan pelaksanaan informasi melalui media penerbitan, tradisional, promosi dan pameran;

c. Melakukan pemantauan hak jawab dan hak koreksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyampaian informasi melalui penerbitan, tradisional, promosi dan pameran;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Media cetak dan Modern sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 21


Seksi Perfilman, Radio, Televisi, Media Baru, Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas :

a. Menyusun program-program rencana dan pelaksanaan penyampaian informasi melalui media film, radio, televisi, media baru, teknologi informasi dan komunikasi;

b. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi dan izin pendirian kantor pusat jasa titipan dan kantor agen serta melakukan penertiban jasa titipan untuk kantor agen;

c. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka pengawasan atau pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota termasuk pemberian rekomendasi dan izin dalam bidang telekomunikasi dan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;

d. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio dan izin lokasi pembentukan studio dan stasiun pemancar radio atau televisi;

e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga non pemerintah serta masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Media Cetak dan Modern sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

 

(1) Bidang Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dibidang pengolahan data elektronik dan pengembangan sistem informasi dan telematika serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Data Elektronik mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan dibidang pengolahan data elektronik untuk  mewujudkan sistem informasi dan komunikasi;

b. Pelaksanaan pengembangan jaringan sistem informasi dan telematika dalam rangka pengolahan data elektronik;

c. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data elektronik serta pendayagunaan sistem informasi;

d. Pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis dibidang pengolahan data elektronik

e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang pengolahan data elektronik;

f. Pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan hasil kegiatan.

 

Pasal 27

 

(1) Bidang Data Elektronik terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu:

a. Seksi Data Masukan dan Pelayanan Data

b. Seksi Jaringan dan Perangkat Keras Komputer

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Data Elektronik.

 

Pasal 28

 

Seksi Data Masukan dan Pelayanan Data mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang data masukan dan pelayanan data;

b. Melakukan pengumpulan, verifikasi, perekaman data dan pengendalian data dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. Mengelola content situs atau website resmi Pemerintah Kota serta melaksanakan penyebaran informasi dan komunikasi melalui jaringan internet;

d. Melakukan pelayanan data serta melaksanakan kerjasama teknis dengan lembaga dan instansi lain;

e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data Elektronik sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 29

 

Seksi Jaringan dan Perangkat Keras Komputer mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang jaringan dan perangkat keras komputer;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang jaringan dan perangkat keras komputer;

c. Menyusun standarisasi spesifikasi perangkat keras, lunak, dokumentasi, sistem dan pengkodean data master;


d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang jaringan dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi;

e. Melaksanakan pengembangan sistem aplikasi program dalam rangka penerapan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi;

f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data Elektronik.

Pasal 31

 

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal,  yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut UPTD Terminal adalah Unit Organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto yang melaksanakan tugas teknis operasional.

(2) Tugas teknis operasional, adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

(3) UPTD Terminal dipimpim oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

 

Pasal 32

 

(1) UPTD Terminal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan jasa dan pemungutan retribusi di lingkungan terminal;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Terminal mempunyai fungsi:

a.   Pengelolaan tata usaha UPTD

b.   Pelaksanaan, Pengelolaan dan pemantauan retribusi terminal dan sumber pendapatan terminal yang berasal dari penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c.   Pelaksanaan Pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal;

d.   Pelaksanaan pemantauan kedatangan atau pemberangkatan dan mengajukan daftar atau jadwal perjalanan mobil bus dan mobil penumpang lainnya;

e.   Pelaksanaan pengamanan dan penertiban dilingkungan terminal untuk mencegah kemungkinan timbulnya ganguan keamanan dan ketertiban.

 

Pasal 33

 

(1)   Susunan organisasi UPTD Terminal terdiri atas:

a. Kepala

b. Sub Bagian Tata usaha

c. Kelompok Jabatan Fungsional

d. Petugas Operasional

(2)  Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpim oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Terminal.

(3)  Bagan Susunan Organisasi UPTD Terminal adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


 

Pasal 34


(1) Sub Bagian tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Terminal sesuai dengan bidang tugasnya.

(2)  Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan perlengkapan;

b. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;

c. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi.

Pasal 30


(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan teknis dibidang keahliang masing-masing.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpim oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.

(4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.

(5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

  • Pengunjung : 100
  • Total Pengunjung : 269
  • Pengunjung Online : 86132